Desa Badamita

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Indonesia pernah memiliki dua sosok Presiden Indonesia lain dari yang dikenal kebanyakan orang saar ini, yakni Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Assat.

Pada 22 Desember 1948 merupakan hari saat Sjafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.

Saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia ditugaskan membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI). Ini merupakan peristiwa dimana Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ditangkap pada Agresi Militer II serta diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka.

Sjafruddin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran menggelar rapat karena mendapatkan informasi situasi di Yogyakarta yang memburuk lewat siaran radio meskipun kawat dari Soekarno-Hatta tak sampai di tangannya.

Akhirnya, rapat di Bukittinggi memutuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik (PDRI). Sjafruddin ditunjuk sebagai ketua PDRI. Teuku Moh. Hasan yang menjabat Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera ditunjuk sebagai wakil ketua. Mereka pun menyusun kabinet pemerintah darurat.

Pasca menyerahkan kekuasaan PDRI, Sjafruddin menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada 1949 yang lalu diangkat lagi menjadi Menteri Keuangan pada 1949-1950. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia membuat terobosan ‘Gunting Syafruddin’ dan ‘Sertifikat Devisa’ untuk mengatasi krisis.

Saat Belanda melakukan agresi militer Belanda II terjadi penawanan pada sejumlah tokoh penting Indonesia seperti Presiden Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta. Dan menyebabkan kelumpuhan pada sistem pemerintahan RI.

Disituasi yang genting ersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyurati Sjafruddin yang saat itu tengah berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Republik Indonesia Darurat (PDRI) di Sumatera. Pembentukan PDRI tersebut berhasil mengamankan pemerintahan Indonesia, hingga Akhirnya pada 13 Juli 1949 Sjafruddin mengembalikan mandat PDRI kepada Presiden Soekarno.

Sedangkan Nama Mr Assaat memang tidak tercatat secara resmi dalam sejarah sebagai presiden RI. Namun, tanpa kepemimpinannya, Indonesia mungkin saja direbut kembali oleh Belanda karena kondisi kekosongan pemerintahan steleah Agresi Militer Belanda II, dan ditangkapnnya Bung Karno dan Bung Hatta.

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada 1948, beberapa pemimpin RI seperti Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet lain ditangkap. Kekuasaan pemerintahan lalu dialihkan ke Sumatera Barat di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara.

Untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dan Belanda, maka diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada Agustus 1949. Salah satu hasil dari perjanjian KMB adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS adalah taktik Belanda untuk memecah belah Indonesia. Namun, RIS juga dijadikan taktik para pemimpin RI agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.

Perubahan bentuk negara menjadi RIS membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara bagian. Salah satu negara bagian tersebut adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah di Yogyakarta.

Selain itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ditunjuk sebagai Presiden dan Perdana Menteri dari RIS sehingga terjadi kekososongan pimpinan untuk pemerintahan Republik Indonesia.

Menurut konstitusi yang ada, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BP KNIP. Oleh karena itu, Mr Assaat akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana Presiden Negara Republik Indonesia.

Selama menjadi Presiden, Mr Assaat bergelar datuk mudo ini hidup secara sederhana dan tidak pernah mau dipanggil dengan sebutan ‘Yang Mulia Paduka’. Ia juga berjasa dalam menandatangani pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pengembalian jabatan presiden RI dari Mr Assaat kepada Soekarno terjadi pada 15 Agustus 1950. Setelahnya, Assaat sempat menduduki jabatan Anggota Parlemen dan Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir.

sumber : tempo.co